MENGELOLA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Pembangunan partisipatif merupakan pembangunan yang senantiasa mengedepankan partisipasi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga pada akhirnya pembangunan yang berbasis kemasyarakatan ini harus menjadi prioritas utama demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam pembangunan partisipatif ini maka masyarakat harus dilibatkan langsung sejak perencanaan program pembangunan. Hal ini diharapkan agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada serta kebutuhan masyarakat sendiri.

Ada beberapa aspek penting dan perlu diperhatikan  dalam pembangunan partisipatif, yaitu:

1.      Aspek kognitif merupakan aspek dalam rangka pengembangan pemahaman atas pemikiran yang  berbeda dalam memandang ralitas sosial & alamiah disekitar.

2.      Aspek politik merupakan aspek untuk memperkuat suara-suara dari pihak-pihak / masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

3.      Aspek instrumental merupakan aspek dalam rangka menyusun alternatif baru sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan.

Pengelolaan pembangunan partisipatif haruslah berasaskan kerakyatan. Sehingga diharapkan mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Melihat keberadaan ekonomi rakyat maupun ekonomi kerakyatan sangat lemah dalam proses pembangunan menuju modernisasi dan industrialisasi maka pelaku ekonomi berusaha mengembangkan lembaga-lembaga sosial yang bersifat gotong-royong seperti koperasi dan lain sebagainya sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan kebijaksanaan dan program pemerintah dalam membantu ekonomi rakyat sebagai kegiatan produksi. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan modal dengan mudah dan murah. Contohnya program IDT yang berupa bantuan modal pada kelompok masyarakat  yang disertai pendampingan.

Beberapa hal penting dalam pemberdayaan masyarakat yang perlu diperhatikan agar tercapai hasil yang baik dan berkelanjutan , yaitu : (Mubyarto, 2000: 293-295)

1.      Penyadaran

penyadaran mengenai potensi diri / lingkungan masyarakat yang belum diketahui dan tak termanfaatkan. Sehingga perlu dibantu untuk merefleksikan dan memproyeksikan keadaan dirinya dengan peluang,ancaman, dan tantangan yang akan hadir di masa depan, baik dalam berinteraksi dengan kekuatan domestik maupun global dalm bentuk informasi, teknologi, modal sosial, budaya, dan peluang politik.

2.      Pengorganisasian

Organisasi dan kelembagaan hakikatnya haruslah berawal dari prakarsa masyarakat secara suka rela agar memudahkan mereka dalam mengelola potensi sosial ekonomi yang dimiliki.

a.       Kaderisasi pendamping

Setiap program haarus mempersiapkan kader-kader pengembangan keswadayaan lokal yang akan mengambil alih tugas pendampingan setelah berakhir. Ukuran keberhasilan kaderisasi adalah kemampuan kader lokal untuk memerankan diri sebagai pendamping bagi masyarakat yang penilaiannya dilakukan masyarakat sendiri.

b.      Dukungan teknis

Pembaruan masyarakat setempat umumnya memerlukan bantuan suatu lembaga dari luar yang menguasai sumberdaya informasi dan teknologi yang dapat membantu mempercepat proses pembaruan itu menjadi kenyataan.  Misalnya perusahaan asing.

c.       Pengelolaan system

Pengelolaan sistem merupakan peranan penting karena mengarahkan sumberdaya ke wilayah kerja program, dan mengatur dalam kekurangan dalam keahlian (teknis produksi), pendanaan, dan kapasitas kelembagaan dapat dipenuhi sesuai kebutuhan. Pengelolaan sistem mempersatukan ambisi keorganisasian yang terdapat pada bagian-bagian sistem, dengan memantau prosedur, akses, dan kegiatan di lapangan. Pengelolaan sistem harus mampu mengadakan penyesuaian sambil menjalankan proses pemberdayaan dan mampu menemukan pentahapan dalam menampilkan komponen-komponen sistem.  

Dari uraian diatas dapat dicontohkan pengelolaan pembangunan partisipatif yaitu melalui program/ proses pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu dengan adanya UKM, PNPM Mandiri, IDT, dll.

KONSEP PEMBANGUNAN SOSIAL

Konsep “sosial” dalam konteks pembangunan sosial bervariasi berkaitan dengan ciri-ciri yang ada di suatu negara dan di dalam masyarakatnya. Diana Conyers menyimpulkan beberapa konsep “sosial”, dapat menyangkut:

1. pemberian fasilitas-fasilitas sosial, seperti taman nasional, tempat permainan anak-anak,dll;
2.  lawan dari “individu” dalam arti benda-benda sosial dan keuntungan sosial;
3. perhatian dan keterlibatan masyarakat;
4. lawan dari “ekonomis” yakni pembangunan yang mengutamakan faktor-faktor non ekonomis
5. sesuatu di mana rakyat memiliki beberapa hak intrinsik sebagai anggota masyarakat, yakni hak sosial atau yang secara sosial berhak seperti persamaan kesempatan, kebebasan berbicara, keadilan, partisipasi, pangan yang memadai, dll.

Sebagaimana konsep “sosial” yang memiliki beberapa variasi, makna pembangunan sosial pun juga memiliki variasi yang bermacam-macam. Ada 3 macam kategori pembangunan sosial yang akan dibahas di sini, yaitu:

1.      Pembangunan sosial sebagai pengadaan pelayanan masyarakat.

Interpretasi pembangunan sosial sebagai usaha terencana untuk memberikan fasilitas sosial  adalah definisi yang paling sederhana dan diterima secara luas. Interpretasi ini merupakan derivat dari model pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar/kesejahteraan.

2.      Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi.

Pembangunan sosial mencakup proses pencapaian tujuan sosial yang lebih kompleks dan kadang-kadang bervariasi seperti, persamaan, keadilan sosial, promosi budaya, ketentraman batin,dll. Kendati tujuan sosial ini sulit diukur tetapi banyak pula negara-negara sedang berkembang yang menggunakannya.

3.      Pembangunan sosial sebagai upaya yang terencana untuk meningkatkan  kemampuan manusia untuk berbuat.

Kategori ini merupakan derivat dari model pembangunan yang berpusat pada manusia. Pembanguann sosial meliputi suatu uasaha terncana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia dan untuk mengerahkan minat mereka ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memilki dampak bagi mereka dan bagi penerapan keputusan tersebut. Dengan demikian pembangunan sosial mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabadikan ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrat dan masyarakat.

Dalam pembangunan sosial dalam kategori inilah konsep partisipasi menjadi sangat penting. Partisipasi menjadi suatu komponen yang harus ada dalam konsep pembangunan sosial ini. Melalui proses partisipasi itulah kemampuan manusia dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat.

Dengan bervariasinya makna kategori pembangunan sosial yang dipakai dalam berbagai negara tersebut maka untuk pencapaian tujuan pembanguna sosial juga memiliki alternatif pendekatan yang dapat dipilih oleh negara manapun. Alternatif pendekatan ini bergerak dari pendekatan pembangunan sosial yang “top down” sampai pada pendekatan sosial yang berdasar pengelolaan sumber yang bertumpu pada masyarakat/komunitas.

Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut.

Perbedaan Ciri-ciri Pendekatan Pembangunan Sosial Atas-Bawah, Cetak Biru dan Pengelolaan Sumber yang Bertumpu pada Masyarakat

Ciri-ciri	Pendekatan
	Atas-bawah, cetak biru	Pengelolaan  sumber yang bertumpu pada masyarakat
Ciri khas Keterandalan Keuntungan Kerugian Prioritas	Segala sumber yang disediakan birokrasi pusat. Manakala ada sumber pusat yang melimpah, dan Tidak ada sumber daerah yang menganggur. Cepat dan mudah Menciptakan ketergantungan, Program pembangunan sosial berakhir ketika subsidi dihentikan. Infrastruktur system diberikan dari pusat, Sumber-sumber potensial dieksplorasi birokrasi pusat.	Sumber-sumber pusat adalah pemacu untuk mengerahkan sumber lokal yang diarahkan sendiri. Sumber pusat yang tidak memadai, Sumber daerah tidak dimanfaatkan sepenuhnya, Pembangunan kemampuan lokal untuk ketahanan dan kepercayaan diri. Pemanfaatan daerah sepenuhnya. Sulit dimulai, Lamban dan sulit mengelolanya. Pengikisan Kemiskinan Sumber-sumber dikerahkan masyarakat lokal.

MODEL-MODEL PEMBANGUAN

Sebagaiman kita ketahui bersama selama ini kita mengenal adanya tiga kategori model pembangunan. Ketiga kategori tersebut adalah.yang pertama model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, yang kedua model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan sedangkan model yang ketiga adalah model pembangunan yang berpusat pada manusia. Secara garis besar perbedaan ketiga model pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Model Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan

Model ini memandang tujuan pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi dalam arti sempit, yakni menyangkut kapasitas ekonomi nasional yang semula dalam jangka waktu yang lama berada dalam kondisi statis, kemudian bangkit untuk menghasilkan peningkatan GNP per tahun pada angka 5-7 % atau lebih.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat dihindari dilakukan dengan meningkatkan porsi industri jasa dan manufaktur serta mengurangi porsi dari sektor pertanian. Oleh karena proses pembangunan yang terpusat pada produksi, maka penghapusan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menduduki urutan kepentingan kedua yang akan dicapai melalui “Trickle-down effect”.

2.      Model Pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan.

Model pembangunan ini muncul untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan dalam model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Pada intinya model ini merupakan  suatu program kesejahteraan atau bantuan bagi orang yang sangat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yang mencakup tidak hanya kesempatan memperoleh penghasilan akan tetapi juga akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum, dll.

Model ini menurut Streeten mendasarkan pada 3 argumentasi pokok:

a.      Banyak dari kaum miskin tidak memiliki aset-aset produktif selain kekuatan fisik mereka, keinginan kerja mereka dan intelegensi dasar mreka. Pemeliharaan asset tersebut tergantung pada peningkatan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan,dll.

b.      Peningkatan pendapatan kaum miskin boleh jadi tidak meningkatkan standar hidup mereka kalau barang-barang dan jasa yang cocok dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan mereka tidak tersedia.

c.       Peningkatan standar hidup golongan termiskin dari yang miskin melalui peningkatan produktivitas mereka memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu paling tidak program subsidi jangka pendek, dan barangkali program subsidi permanen diperlukan agar rakyat mendapat bagian dari hasul-hasil pembangunan.

3.      Model Pembangunan yang berpusat manusia.

Model pembangunan ini berwawasan lebih jauh  dari pada sekedar pertumbuhan ekonomi atau pengaddaan pelayanan sosial. Peningkatan perkembangan manusia  dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability manusia menjadi fokus sentral proses pembangunan.

Peranan pemerintah dalan model ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.

Perbandingan Karakteristik Tiga Strategi Pembangunan

KARAKTERISTIK	STRATEGI
	PERTUMBUHAN	BASIC NEEDS	PEOPLE CENTERED
FOKUS NILAI INDIKATOR PERANAN PEMERINTAH SUMBER UTAMA KENDALA	Industri Berpusat pada Industri Ekonomi-Makro Entrepreneur Modal Konsentrasi dan Marginalisasi	Pelayanan Berkiblat pada Manusia Indikator Sosial Service Provider Kemampuan Administratif dan Anggaran Keterbatasan Anggaran dan Inkompetensi Aparat	Manusia Berpusat pada Manusia Hubungan Manusia dengan sumber Enabler/Fasilitator Kreativitas dan Komitmen Struktur dan Prosedur yang tidak mendukung

Sumber: Transparansi David Korten

Demikianlah selain model pembangunan ekonomis yang berorientasi pada efisiensi dikenal pula model pembangunan sosial yang diarahkan pada kriteria sosial yang lebih luas.

PERBANDINGAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT: SDG'S (Subtainable Development Goal's)