MANFAAT DAN URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya partisipasi masyarakat ini menjadi sangat penting ketika pembangunan sosial mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabadikan ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrat dan masyarakat.

Hampir semua negara mengakui akan kebutuhan terhadap pendekatan partisipatif dalam semua proses pembangunannya. Akan tetapi dalam kenyataannya pendekatan tersebut sangat bervariasi dalam penerapannya. Pendekatan top-down dan cetak biru pembangunan sosial, praktis mengabaikan partisipasi rakyat. Beberapa yang lain seperti  pendekatan wilayah terpadu lebih menekankan pada partisipasi minimal atau partisipasi dimobilisasikan, sedangkan Pendekatan pengelolaan sumber yang bertumpu pada masyarakat terhadap pembangunan sosial  mencakup partisipasi timbal balik dan otonom yang menuntut reorientasi birokrasi pemerintah secara mendasar kearah hubungan yang lebih efektif dengan komunitas masyarakat.

Moeljarto (1987) mengatakan ada beberapa alasan pembenar bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

a.       Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut;

b.      Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat;

c.       Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaanya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan;

d.      Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki;

e.       Partisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan proyek pembangunan;

f.       Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat;

g.      Partisipasi menopang pembangunan

h.      Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi baik aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia;

i.        Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah;

j.        Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

IIRE menyebutkan dua hal lagi yang berbeda yaitu:

·         Partisipasi merupakan proses saling belajar bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga bisa saling menghargai, mempercayai dan menumbuhkan sikap yang arif.

·         Partisipasi merupakan kunci pemberdayan dan kemandirian.

Sebaliknya jika dalam suatu pembangunan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, maka yang terjadi adalah:

a.       Pemerintah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan warganya;

b.      Investasi yang ditanamkan, tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan warga setempat;

c.       Sumber-sumber daya public yang langka tidak digunakan secara optimal;

d.      Sumber-sumber daya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tidak tertangkap;

e.       Standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana , tidak tepat

f.       Fasilitas-fasilitas yang ada digunakan di bawah kemampuan dan ditempatkan pada tempat-tempat yang salah (Hetifah, 2003).

Meskipun peranan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat jelas, namun terdapat beberapa hambatan dalam penerapannya:

a.       Kurangnya perhatian yang murni terhadap persamaan social;

b.      Kekhawatiran terhadap aksi bersama;

c.       Kurangnya akses kesempatan rakyat;

Pendekatan pembangunan yang terpecah-pecah.

KONSEP PEMBANGUNAN SOSIAL

Konsep “sosial” dalam konteks pembangunan sosial bervariasi berkaitan dengan ciri-ciri yang ada di suatu negara dan di dalam masyarakatnya. Diana Conyers menyimpulkan beberapa konsep “sosial”, dapat menyangkut:

1. pemberian fasilitas-fasilitas sosial, seperti taman nasional, tempat permainan anak-anak,dll;
2.  lawan dari “individu” dalam arti benda-benda sosial dan keuntungan sosial;
3. perhatian dan keterlibatan masyarakat;
4. lawan dari “ekonomis” yakni pembangunan yang mengutamakan faktor-faktor non ekonomis
5. sesuatu di mana rakyat memiliki beberapa hak intrinsik sebagai anggota masyarakat, yakni hak sosial atau yang secara sosial berhak seperti persamaan kesempatan, kebebasan berbicara, keadilan, partisipasi, pangan yang memadai, dll.

Sebagaimana konsep “sosial” yang memiliki beberapa variasi, makna pembangunan sosial pun juga memiliki variasi yang bermacam-macam. Ada 3 macam kategori pembangunan sosial yang akan dibahas di sini, yaitu:

1.      Pembangunan sosial sebagai pengadaan pelayanan masyarakat.

Interpretasi pembangunan sosial sebagai usaha terencana untuk memberikan fasilitas sosial  adalah definisi yang paling sederhana dan diterima secara luas. Interpretasi ini merupakan derivat dari model pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar/kesejahteraan.

2.      Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi.

Pembangunan sosial mencakup proses pencapaian tujuan sosial yang lebih kompleks dan kadang-kadang bervariasi seperti, persamaan, keadilan sosial, promosi budaya, ketentraman batin,dll. Kendati tujuan sosial ini sulit diukur tetapi banyak pula negara-negara sedang berkembang yang menggunakannya.

3.      Pembangunan sosial sebagai upaya yang terencana untuk meningkatkan  kemampuan manusia untuk berbuat.

Kategori ini merupakan derivat dari model pembangunan yang berpusat pada manusia. Pembanguann sosial meliputi suatu uasaha terncana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia dan untuk mengerahkan minat mereka ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memilki dampak bagi mereka dan bagi penerapan keputusan tersebut. Dengan demikian pembangunan sosial mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabadikan ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrat dan masyarakat.

Dalam pembangunan sosial dalam kategori inilah konsep partisipasi menjadi sangat penting. Partisipasi menjadi suatu komponen yang harus ada dalam konsep pembangunan sosial ini. Melalui proses partisipasi itulah kemampuan manusia dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat.

Dengan bervariasinya makna kategori pembangunan sosial yang dipakai dalam berbagai negara tersebut maka untuk pencapaian tujuan pembanguna sosial juga memiliki alternatif pendekatan yang dapat dipilih oleh negara manapun. Alternatif pendekatan ini bergerak dari pendekatan pembangunan sosial yang “top down” sampai pada pendekatan sosial yang berdasar pengelolaan sumber yang bertumpu pada masyarakat/komunitas.

Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut.

Perbedaan Ciri-ciri Pendekatan Pembangunan Sosial Atas-Bawah, Cetak Biru dan Pengelolaan Sumber yang Bertumpu pada Masyarakat

Ciri-ciri	Pendekatan
	Atas-bawah, cetak biru	Pengelolaan  sumber yang bertumpu pada masyarakat
Ciri khas Keterandalan Keuntungan Kerugian Prioritas	Segala sumber yang disediakan birokrasi pusat. Manakala ada sumber pusat yang melimpah, dan Tidak ada sumber daerah yang menganggur. Cepat dan mudah Menciptakan ketergantungan, Program pembangunan sosial berakhir ketika subsidi dihentikan. Infrastruktur system diberikan dari pusat, Sumber-sumber potensial dieksplorasi birokrasi pusat.	Sumber-sumber pusat adalah pemacu untuk mengerahkan sumber lokal yang diarahkan sendiri. Sumber pusat yang tidak memadai, Sumber daerah tidak dimanfaatkan sepenuhnya, Pembangunan kemampuan lokal untuk ketahanan dan kepercayaan diri. Pemanfaatan daerah sepenuhnya. Sulit dimulai, Lamban dan sulit mengelolanya. Pengikisan Kemiskinan Sumber-sumber dikerahkan masyarakat lokal.

MODEL-MODEL PEMBANGUAN

Sebagaiman kita ketahui bersama selama ini kita mengenal adanya tiga kategori model pembangunan. Ketiga kategori tersebut adalah.yang pertama model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, yang kedua model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan sedangkan model yang ketiga adalah model pembangunan yang berpusat pada manusia. Secara garis besar perbedaan ketiga model pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Model Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan

Model ini memandang tujuan pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi dalam arti sempit, yakni menyangkut kapasitas ekonomi nasional yang semula dalam jangka waktu yang lama berada dalam kondisi statis, kemudian bangkit untuk menghasilkan peningkatan GNP per tahun pada angka 5-7 % atau lebih.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat dihindari dilakukan dengan meningkatkan porsi industri jasa dan manufaktur serta mengurangi porsi dari sektor pertanian. Oleh karena proses pembangunan yang terpusat pada produksi, maka penghapusan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menduduki urutan kepentingan kedua yang akan dicapai melalui “Trickle-down effect”.

2.      Model Pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan.

Model pembangunan ini muncul untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan dalam model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Pada intinya model ini merupakan  suatu program kesejahteraan atau bantuan bagi orang yang sangat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yang mencakup tidak hanya kesempatan memperoleh penghasilan akan tetapi juga akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum, dll.

Model ini menurut Streeten mendasarkan pada 3 argumentasi pokok:

a.      Banyak dari kaum miskin tidak memiliki aset-aset produktif selain kekuatan fisik mereka, keinginan kerja mereka dan intelegensi dasar mreka. Pemeliharaan asset tersebut tergantung pada peningkatan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan,dll.

b.      Peningkatan pendapatan kaum miskin boleh jadi tidak meningkatkan standar hidup mereka kalau barang-barang dan jasa yang cocok dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan mereka tidak tersedia.

c.       Peningkatan standar hidup golongan termiskin dari yang miskin melalui peningkatan produktivitas mereka memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu paling tidak program subsidi jangka pendek, dan barangkali program subsidi permanen diperlukan agar rakyat mendapat bagian dari hasul-hasil pembangunan.

3.      Model Pembangunan yang berpusat manusia.

Model pembangunan ini berwawasan lebih jauh  dari pada sekedar pertumbuhan ekonomi atau pengaddaan pelayanan sosial. Peningkatan perkembangan manusia  dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability manusia menjadi fokus sentral proses pembangunan.

Peranan pemerintah dalan model ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.

Perbandingan Karakteristik Tiga Strategi Pembangunan

KARAKTERISTIK	STRATEGI
	PERTUMBUHAN	BASIC NEEDS	PEOPLE CENTERED
FOKUS NILAI INDIKATOR PERANAN PEMERINTAH SUMBER UTAMA KENDALA	Industri Berpusat pada Industri Ekonomi-Makro Entrepreneur Modal Konsentrasi dan Marginalisasi	Pelayanan Berkiblat pada Manusia Indikator Sosial Service Provider Kemampuan Administratif dan Anggaran Keterbatasan Anggaran dan Inkompetensi Aparat	Manusia Berpusat pada Manusia Hubungan Manusia dengan sumber Enabler/Fasilitator Kreativitas dan Komitmen Struktur dan Prosedur yang tidak mendukung

Sumber: Transparansi David Korten

Demikianlah selain model pembangunan ekonomis yang berorientasi pada efisiensi dikenal pula model pembangunan sosial yang diarahkan pada kriteria sosial yang lebih luas.

PENDAMPINGAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator. Pada dasarnya, pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

Prinsip-prinsip pendampingan dalam upaya pemberdayaan masyarakat diantaranya:

1.      Prinsip Spasial Lokal. Penguasaan dan pemahaman terhadap ruang, kondisi, potensi dan bahasa lokal dalam pemberdayaan masyarakat.

2.      Prinsip Berkelompok. Kelompok tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Selain dengan anggota kelompoknya sendiri, kerjasama juga dikembangkan antara kelompok dan mitra kerja lainnya agar usaha mereka berkembang, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta mampu membentuk kelembagaan ekonomi.

3.      Prinsip Keberlanjutan. Seluruh kegiatan penumbuhan dan pengembangan diorientasikan pada terciptanya sistem dan mekanisme yang mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang memiliki potensi berlanjut di kemudian hari.

4.      Prinsip Kemandirian. Masyarakat diberi motivasi dan dorongan untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri dan tidak selalu tergantung pada bantuan dari luar.

5.      Prinsip Kesatuan Keluarga. Masyarakat tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh. Kepala keluarga beserta anggota keluarganya merupakan pemacu dan pemicu kemajuan usaha. Prinsip ini menuntut para pendamping untuk memberdayakan seluruh anggota keluarga masyarakat berperan serta dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

6.      Prinsip Belajar Menemukan Sendiri. Kelompok dalam masyarakat tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan, termasuk upaya untuk mengubah penghidupan dan kehidupannya.

Pada dasarnya dalam program pendampingan, tenaga pendamping memiliki tiga peranan dasar yaitu:

1.      Penasehat Kelompok. Pendamping berperan memberikan berbagai masukan dan pertimbangan yang diperlukan oleh kelompok dalam menghadapi masalah. Pendamping tidak memutuskan apa yang perlu dilakukan, akan tetapi kelompoklah yang nantinya membuat keputusan.

2.      Trainer Participatoris. Pendamping memiliki peran memberikan berbagai kemampuan dasar yang diperlukan oleh kelompok seperti mengelola rapat, pembukuan, administrasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan dan sebagainya.

3.      Link Person. Pendamping berperan sebagai penghubung masyarakat dengan lembaga-lembaga yang terkait (stakeholder) dan diperlukan bagi pengembangan kelompok.

Sumber :

http://greenblue-phinisi.blogspot.com/2009/06/pendampingan-dalam-pemberdayaan.html

MAKALAH MODEL-MODEL PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT : ACTION RESEARCH

BAB I

PENDAHULUAN

       I.            Latar Belakang

manusia merupakan mahluk sosial dengan berbagai hal yang harus dihadapin. Sehingga tidak heran jika sering muncul rasa atau hasrat ingin tahu tentang sesuatu hal. Dari hasrat ingin tahu itulah manusia selalu berusaha ingin mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai berbagai hal yang dihadapi.

Pada  umumnya dalam rangka untuk memperoleh fakta atau kebenaran suatu pengetahuan tersebut manusia melakukan suatu penelitian secara nyata baik secara ilmiah maupun non ilmiah. Pada perguruan tinggi yang sering dilakukan adalah penelitian ilmiah dengan metode yang sesuai dengan bidang yang diajarkan. Salah satu contoh macam penelitian yaitu penelitian tindakan atau action research.

    II.            Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.      Apakah yang dimaksud dengan Penelitian Tindakan/Action Research?

2.      Bagaimana melakukan Action Research?

BAB II

PEMBAHASAN

       I.            Penelitian Tindakan/Action Research

Beberapa para ahli seperti John Dewey dan  Kurt Lewin menjelaskan konsep dasar penelitian tindakan. Dewey menyatakan bahwa dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam suatu masyarakat diperlukan partisipasi dan kerjasama dalam masyarakat tersebut. Sedangkan Lewin dalam teori praktisnya ia mengemukakan 2 model penelitian masyarakat salah satunya yaitu penelitian tindakan. Menurutnya penelitian tindakan berkaitan dengan pemecahan masalah dan menghasilkan suatu yang lebih baik. Baik menurut Dewey maupun Lewin  penelitian tindakan memberikan sumbangan yang signifikan dalam mengembangkan suatu fungsi yang baik dalam masyarakat demokratis.

Metode penelitian tindakan merupakan suatu penelitian yang dikembangkan bersama-sama antara peneliti dengan decision maker tentang variabel-variabel yang dapat dimanipulasikan dan segera dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan pembangunan. Peneliti dan decision maker bersama menentukan masalah, membuat desain serta melaksanakan program-program tersebut. Penelitian tindakan menjadi suatu alternatif untuk membantu merefleksikan, mengumpulkan data dan memberi solusi untuk menyelesaikan masalah.

penelitian tindakan memiliki dua tujuan pokok, yaitu meningkatkan (improve) dan melibatkan (involve). Improve maksudnya, meningkatkan bidang praktik, meningkatkan pemahaman praktik yang dilakukan oleh praktisi, dan meningkatkan situasi tempat praktik dilaksanakan. Sedangkan involve berarti, melibatkan pihak-pihak yang terkait.

Penelitian tindakan mengadakan ranga kerja penelitian empiris yang didasarkan pada observasi objektif pada masa sekarang untuk memecahkan masalah baru, serta praktis dan aktual. Sehingga penelitian ini lebih bersifat fleksibel.

Faktor-faktor dalam penelitian tindakan sebagai berikut:

1.      Practical, pemahaman dari data yang penting untuk perbaikan.

2.      Participative, dalam  mengumpulkan data yang menjadi subyek adalah semua yang berhubungan dengan masalah yang nyata.

3.      Empowering, semua partisipan dapat mempengaruhi dan menyumbangkan sesuatu untuk pengumpulan data.

4.      Interpretative, realita sosial secara kolaborasi ditentukan oleh partisipasi-partisipasi selama pengumpulan data.

5.      Tentative, sesudah mengumpulkan data tidal secara langsung memberikan hasil tetapi memberikan solusi sementara kearah perbaikan.

6.      Critical, partisipan disini diharapkan aktif dan dapat memberikan kritik pada perubahan yang nanti akan dilakukan.

    II.            Tahapan Melakukan Action Research

Secara garis besar, langkah-langkah dalam penelitian tindakan ini meliputi perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (monitoring), dan refleksi/ penilaian (reflecting). Keempat langkah tersebut dapat dilihat dari bagan berikut ini:

Perencanaan

pelaksanaan

penilaian

pengamatan

 

Dari gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa dari langkah-langkah tersebut dapat menjadi satu siklus. Yang artinya, siklus dari keempat langkah tersebut dapat berulang. Siklus dapat berhenti bila peneliti sudah merasa puas akan hasil yang dicapainya.

Dalam Nazir (1988: 97-98) dikemukakan langkah-langkah pokok dalam penelitian tindakan sebagai berikut:

1.      Rumusan masalah dan tujuan penelitian bersama-sama antara peneliti dan pekerja praktis dan decision maker

2.      Himpun data yang tersedia tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah ataupun metode-metode dengan melakukan studi kepustakaan.

3.      Rumuskan hipotesa serta strategi pendekatan dalam memecahkan masalah

4.      Buat desain penelitian bersama-sama antara peneliti dengan pelaksana program serta rumuskan prosedur, alat dan kondisi pada mana penelitian tersebut akan dilaksanakan

5.      Tentukan kriteria evaluasi, teknik pengukuran, serta teknik-teknik analisa yang digunakan

6.      Kumpulkan data, analisa, beri interpretasi serta generalisasi dan saran-saran

7.      Laporkan penelitian dengan penulisan ilmiah.

Ada tujuh langkah dalam menyelesaikan masalah pada penelitian tindakan, antara lain:

1.      Specity the problem, mengidentifikasi masalahdengan melihat situasi nyata dan tujuan awal agar nanti dapat ditemukan tujuan yang akan dicapai.

2.      Mengukur situasi dengan force-field analysis, menurut Lewin untuk menggambarkan situasi sosial baik dalam keadaan pasif maupun tidak mempunyai kekuatan yang sama yaitu situasi mempunyai kekuatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan mengendalikan tujuan. Situasi adalah keseimbangan dinamis yang membantu dan kekuatan pengendali, situasi dapat diubah dengan diberikan kekuatan yang mendukung atau kekuatan pengendali.

3.      Memberikan banyak solusi, memberikan ide atau solusi sebanyak mungkin untuk memecahkan masalah.

4.      Rencana tindakan, apa yang akan dilakukan sesuai dengan situasidan permasalahanyang ada dengan membuat rencana untuk perubahan.

5.      Antisipasi, perlu dipikirkan kendala yang tiba-tiba muncul di lapangan pada waktu rencana tindakan dilakukan.

6.      Tindakan, menerapkan rencana tindakan

7.      Evaluasi, mengevaluasi keseluruhan meliputi tindakan yang dihadapi pada waktu tindakan dilakukan, kekurangan dan kelebihan dari proses yang sudah dilakukan agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan dan kemungkinan akan ditemukan tujuan baru.

Fase dalam penelian tindakan, antara lain:

1.      Initiating

Inisiasi adalah penelitian bisa memprediksikan kemukinan yang akan terjadi dan prioritas tindakan yang akan dilakukan. menurut Richard Sagor bahwa tahap ini untuk melakukan tindakan. Dalam proaktif penelitian tindakan, tindakan dilakukan pengumpulan data maka penelitian untuk tindakan melibatkan refleksi pengalaman masa lalu, membaca literature dan mengumpulkan pendapat dari orang-orang yang mempunyai kompeten. Didalam penelitian tindakan pengumpulan data dilakukaan sebelum tindakan maka dalam pengumpulan data diperlikaan questioner, interview, observasi dan dokumen.

2.      Detection

Mendeteksi adalah penelitian dapat memantau/memonitor dan menyesuaikan tindakan dari waktu ke waktu. Tahap ini yaitu evaluasi program, evaluasi perkembanganatau proses analisa.

3.      Judgment

Mempertimbangkan adalah peneliti mengumpulkan data perlu waktu yang lama dan sulit (bulan ke bulan, semester ke semester, tahun ketahun). Mempertimbangak perlu refleksi masalalu, pemeriksaan sistematis kedalam apa yang telah atau belum dicapai setelah tindakan dilakukan dan pada waktu yang tepat. Pada waktu  mengumpulkan data peneliti  mencari jasa dan sesuatu yang berharga, untuk mencapai jasa suatu hasil hatus mempunyai nilai yang hakiki atau nilai intrinsik. Untuk mencapai sesuatu yang berharga, sesuatu hasil harus mempunyai nilai ekstrinsik.

Cara-cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

a.       Questioner

b.      Interview

c.       Observasi

d.      Dokumen

e.       Focused Group Discussed

BAB III

PENUTUP

       I.            Kesimpulan

Metode penelitian tindakan merupakan suatu penelitian yang dikembangkan bersama-sama antara peneliti dengan decision maker tentang variabel-variabel yang dapat dimanipulasikan dan segera dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan pembangunan. Peneliti dan decision maker bersama menentukan masalah, membuat desain serta melaksanakan program-program tersebut.  

penelitian tindakan memiliki dua tujuan pokok, yaitu meningkatkan (improve) dan melibatkan (involve). Improve maksudnya, meningkatkan bidang praktik, meningkatkan pemahaman praktik yang dilakukan oleh praktisi, dan meningkatkan situasi tempat praktik dilaksanakan. Sedangkan involve berarti, melibatkan pihak-pihak yang terkait.

Secara garis besar, langkah-langkah dalam penelitian tindakan ini meliputi perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (monitoring), dan refleksi/ penilaian (reflecting).

Dalam Nazir (1988: 97-98) dikemukakan langkah-langkah pokok dalam penelitian tindakan sebagai berikut:

1. Rumusan masalah dan tujuan penelitian bersama-sama antara peneliti dan pekerja praktis dan decision maker.

2.   Himpun data yang tersedia tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah ataupun metode-metode dengan melakukan studi kepustakaan.

3.    Rumuskan hipotesa serta strategi pendekatan dalam memecahkan masalah.

4.   Buat desain penelitian bersama-sama antara peneliti dengan pelaksana program serta rumuskan prosedur, alat dan kondisi pada mana penelitian tersebut akan dilaksanakan.

5.      Tentukan kriteria evaluasi, teknik pengukuran, serta teknik-teknik analisa yang digunakan.

6. Kumpulkan data, analisa, beri interpretasi serta generalisasi dan saran-saran.

7. Laporkan penelitian dengan penulisan ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Suryabrata,Sumadi. 1991. Metodologi Penelitian. Jakarta Utara: Rajawali.

Nazir,Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia.

Wedajati,Ratna Sosetya. 2004. Modul Model-Model Perubahan Perilaku Masyarakat.